Berdasarkan Surat Kepala BKN No. K 26-30/V 17-1/99 Bagi PNS yang belum e-PUPNS 2015 agar segera menghubungi BKDD Minahasa batas waktu sampai 31 Maret 2016.

Main Menu

pemkabprofilphotogalleryheaderICON

 

bandiklatlogo

  • Disiplin ASN
    Disiplin ASN

    Disiplin ASN

    Posted by Edison Dino on Jan 7, 2016

    Tindak lanjut surat kepala BKDD tentang panggilan menghadap bagi PNS yang tidak mengikuti apel perdana 04 Januari 2016
  • Penyusunan Kegiatan dan Anggaran BKN pada Tahun 2016 Akan Gunakan SIAP
    Penyusunan Kegiatan dan Anggaran BKN pada Tahun 2016 Akan Gunakan SIAP

    Penyusunan Kegiatan dan Anggaran BKN pada Tahun 2016 Akan Gunakan SIAP

    Posted by Edison Dino on Oct 19, 2015

    Workshop Teknis Penyusunan Kegiatan dan Anggaran BKN Tahun 2016 Berbasis Online. (Foto: mia) Jakarta-Humas BKN, Sebagai upaya mengumpulkan, mengolah serta menganalisa proses kegiatan ...
  • DSC_0114-572x380
    DSC_0114-572x380

    PNS Manado, Pastikan Anda Mendaftar

    Posted by Edison Dino on Jul 9, 2015

    Manado-Humas BKN, Seperti para Pegawai Negeri Sipil(PNS) di daerah daerah lain, PNS yang berada dilingkungan kerja Kanreg XI Manado harus melakukan update ...
  • 11885246_1669750886577317_4955238076530318781_n
    11885246_1669750886577317_4955238076530318781_n

    Diklat PIM III Tahun 2015

    Posted by Admin on Apr 20, 2015

    Jakarta - Seminar Hasil Benchmarking Peserta Diklat PIM III Pemkab Minahasa pada Selasa 25/8 pagi di Hotel BnB Kelapa Gading Jakarta membahas ...
  • Pemerintah Serius Tindaklanjuti Permasalahan CPNS
    Pemerintah Serius Tindaklanjuti Permasalahan CPNS

    Pemerintah Serius Tindaklanjuti Permasalahan CPNS

    Posted by Edison Dino on Jun 27, 2015

    Jakarta-Humas BKN, menindaklanjuti Fatwa Mahkamah agung (MA) atas pelaksanaan putusan MA Nomor 18/G/2012/PTUN/PTIK tanggal 15 maret 2013 juncto Nomor 69/K/TUN/2014 tanggal 22 ...
  • RAIH WTP, BUPATI JWS TERIMA PIAGAM BPK RI
    RAIH WTP, BUPATI JWS TERIMA PIAGAM BPK RI

    RAIH WTP, BUPATI JWS TERIMA PIAGAM BPK RI

    Posted by Edison Dino on Jun 27, 2015

    Atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Minahasa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Tahun Anggaran 2014, ...

Sambutan Kepala BKDD

Sambutan Kepala BKDD

Sambutan Kepala BKDD

Seiring dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mempertegas tentang bentuk otonomi yang akan dikembangkan, di mana otonomi tidak hanya sekedar penyerahan dan pelaksanaan urusan, tetapi memberi gambaran yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat lokal menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hakekat dari penyerahan otonomi daerah adalah bergesernya paradigma penyelenggaraan Pemerintahan dari sentraiistik ke desentralistik sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk menghadapi berbagai realitas baru yang muncul ditengah-tengah masyarakat, berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi telah menyebabkan peran aparatur pemerintahan di daerah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil menjadi semakin besar dan semakin kompleks.

Hal tersebut memaksa jajaran Pemerintahan daerah untuk berbenah diri pada bidang kepegawaian dimana pemerintah daerah harus melakukan penataan dan penyiapan sumber daya aparatur melalui suatu perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dan harapan masyarakat.

Untuk memenuhi berbagai tuntutan dan harapan masyarakat, maka pemerintah daerah sudah barang tentu perlu melakukan penataan dan memperbaiki kinerjanya secara terus menerus agar dapat terwujud penyiapan sumber daya aparatur yang berkualitas, sosok aparatur yang professional, produktif, kompetititif, inovatif, dan akuntabel.

Pemerintah daerah harus siap melakukan proses penyelenggaraan pemerintah secara mandiri dan tidak lagi tergantung dari pemerintah pusat, oleh karena itu tanpa dukungan dari aparatur pegawai negeri sipil yang berkualitas, profesional, dan akuntabel, maka pelaksanaan otonomi daerah tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

ARTIKEL


e-BKN 2016

e-BKN, Target Inovasi Reformasi Birokrasi 2016

Dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi sekaligus menggiatkan arahan Presiden RI Jokowi untuk menciptakan pemerintahan berbasis e-Governance, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengusung elektronisasi seluruh sistem pelayanan kepegawaian.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengimbau pe… Baca selengkapnya >>

Pacu RB BKN 2016

Pacu RB BKN 2016, Kepala BKN Dorong Inovasi Tiap Bulan

Memasuki tahun 2016, BKN berkomitmen untuk bekerja dengan lebih profesional dengan meningkatkan proses Reformasi Birokrasi (RB) internal BKN. Komitment tersebut diawali dengan mendorong semua unit di lingkungan Badan Kepegawaian Negara melakukan program one innovation-one month atau inovasi … Baca selengkapnya >>

Kritik & Saran

Nama

Email

Judul

Kritik/Saran

Statistik Kunjungan

008898
Visit Today : 14
Visit Yesterday : 18
This Month : 201
This Year : 201
Total Visit : 7898
Who's Online : 1
Your IP Address: 50.16.126.107